Bank Dunia (World Bank) menyebutkan jika kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, walau pelebaran akses pendidikan untuk warga dipandang telah bertambah cukup relevan.
Indonesia sendiri sudah mencanangkan program reformasi pendidikan untuk mengatur kualitas bagian ini semasa 15 tahun semenjak 2002.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menjelaskan kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari rangking Indonesia yang masih tetap ada di tempat paling tinggi dari beberapa negara tetangga. Tanda rangking kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah masalah buta huruf.
"Contohnya, 55 % anak umur 15 tahun di Indonesia dengan cara fungsional buta huruf, dibanding kurang dari 10 % di Vietnam," katanya di Bursa Dampak Indonesia (BEI), Rabu (6/6).
Sesaat dari bagian akses pendidikan, jumlah siswa yang sekarang dapat bersekolah bertambah cukup relevan. Mengenai kenaikan akses ini dilaksanakan dengan tingkatkan pembiayaan, kenaikan keterlibatan beberapa aktor lokal dalam tata atur pendidikan, kenaikan akuntailitas serta kualitas guru, sampai pastikan persiapan siswa.
Sayangnya, hasil itu belum dapat melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Bank Dunia lihat masih ada beberapa rintangan yang belum juga teratasi, contohnya tidak meratanya akses pendidikan itu alias masih ada ketimpangan.
Dari sini, Bank Dunia lihat memerlukan pelebaran akses pendidikan yang semakin rata serta sesuai standard pendidikan internasional, baik dengan cara kurikulum atau praktik. Disamping itu, pemerintah perlu tingkatkan persyaratan kwalifikasi guru sampai mengeluarkan kampanye perbaikan kualitas pendidikan.
Sedang dari bagian penataan budget pendidikan, pemerintah dipandang perlu memberi budget berdasar performa serta kualitas pendidikan yang dapat dibuat wilayah.
"Referensi lain, supaya lengkapi proses pembiayaan yang ada untuk pendidikan dengan transfer yang sasarannya diputuskan secara baik serta berbasiskan performa untuk sekolah serta kabupaten ketinggalan," tuturnya.
Menyikapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan memang kualitas pendidikan di Tanah Air tetap jadi rintangan buat pemerintah. Walau sebenarnya, dari bagian budget, dana untuk pendidikan sudah capai Rp444 triliun atau seputar 20 % dari keseluruhan berbelanja Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) 2018.
Menurut dia, ini sebab persoalan pendidikan tidak dapat dituntaskan dari bagian budget saja. Tetapi, harus juga diulas dengan cara tehnis dengan tiga kementerian yang terkait langsung, yakni Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Analisa Tehnologi serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag).
"Ada pula beberapa kementerian lain yang punyai budget pendidikan vokasional atau teknikal. Disamping itu, wilayah perlu turut untuk kewajiban untuk bayar pendidikan penuh, contohnya pada upah serta tunjangan guru," tuturnya.
Spesial untuk kualitas pendidikan, dia katakan, sebagai rintangan di beberapa negara ialah masalah manajemen serta efisiensi belajar anak di sekolah.
"Begitupun dengan kurikulum serta text book, itu penting supaya negara dapat mempersiapkan taktik dalam membuat SDM dengan rintangan yang ada, contohnya industrialisasi, tehnologi yang beralih, serta transparansi info," ujarnya.
Indonesia sendiri sudah mencanangkan program reformasi pendidikan untuk mengatur kualitas bagian ini semasa 15 tahun semenjak 2002.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menjelaskan kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari rangking Indonesia yang masih tetap ada di tempat paling tinggi dari beberapa negara tetangga. Tanda rangking kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah masalah buta huruf.
"Contohnya, 55 % anak umur 15 tahun di Indonesia dengan cara fungsional buta huruf, dibanding kurang dari 10 % di Vietnam," katanya di Bursa Dampak Indonesia (BEI), Rabu (6/6).
Sesaat dari bagian akses pendidikan, jumlah siswa yang sekarang dapat bersekolah bertambah cukup relevan. Mengenai kenaikan akses ini dilaksanakan dengan tingkatkan pembiayaan, kenaikan keterlibatan beberapa aktor lokal dalam tata atur pendidikan, kenaikan akuntailitas serta kualitas guru, sampai pastikan persiapan siswa.
Sayangnya, hasil itu belum dapat melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Bank Dunia lihat masih ada beberapa rintangan yang belum juga teratasi, contohnya tidak meratanya akses pendidikan itu alias masih ada ketimpangan.
Dari sini, Bank Dunia lihat memerlukan pelebaran akses pendidikan yang semakin rata serta sesuai standard pendidikan internasional, baik dengan cara kurikulum atau praktik. Disamping itu, pemerintah perlu tingkatkan persyaratan kwalifikasi guru sampai mengeluarkan kampanye perbaikan kualitas pendidikan.
Sedang dari bagian penataan budget pendidikan, pemerintah dipandang perlu memberi budget berdasar performa serta kualitas pendidikan yang dapat dibuat wilayah.
"Referensi lain, supaya lengkapi proses pembiayaan yang ada untuk pendidikan dengan transfer yang sasarannya diputuskan secara baik serta berbasiskan performa untuk sekolah serta kabupaten ketinggalan," tuturnya.
Menyikapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan memang kualitas pendidikan di Tanah Air tetap jadi rintangan buat pemerintah. Walau sebenarnya, dari bagian budget, dana untuk pendidikan sudah capai Rp444 triliun atau seputar 20 % dari keseluruhan berbelanja Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) 2018.
Menurut dia, ini sebab persoalan pendidikan tidak dapat dituntaskan dari bagian budget saja. Tetapi, harus juga diulas dengan cara tehnis dengan tiga kementerian yang terkait langsung, yakni Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Analisa Tehnologi serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag).
"Ada pula beberapa kementerian lain yang punyai budget pendidikan vokasional atau teknikal. Disamping itu, wilayah perlu turut untuk kewajiban untuk bayar pendidikan penuh, contohnya pada upah serta tunjangan guru," tuturnya.
Spesial untuk kualitas pendidikan, dia katakan, sebagai rintangan di beberapa negara ialah masalah manajemen serta efisiensi belajar anak di sekolah.
"Begitupun dengan kurikulum serta text book, itu penting supaya negara dapat mempersiapkan taktik dalam membuat SDM dengan rintangan yang ada, contohnya industrialisasi, tehnologi yang beralih, serta transparansi info," ujarnya.
Komentar
Posting Komentar